Pemerintah Desa Mata Air terus berkomitmen untuk memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) benar-benar tepat sasaran. Sepanjang tanggal 1 hingga 10 Maret 2026, Pemdes Mata Air melalui Operator SIKS-NG kembali melakukan pengusulan Bansos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), serta pemutakhiran data secara intensif.

Pemutakhiran data ini difokuskan pada upaya penurunan desil kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mata Air. Langkah cepat ini diambil sebagai respons atas keluhan sejumlah warga yang dinilai masih sangat layak menerima bantuan, namun tiba-tiba terputus akses bansosnya akibat perubahan otomatis pada desil kesejahteraan mereka di pusat.

Sesuai regulasi, setiap desa diwajibkan untuk menyelesaikan pengusulan dan mengunggah dokumen pendukung—baik berupa Berita Acara Musyawarah Desa (BA Musdes) maupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) jika tidak menggelar Musdes—paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan data terkini dari Pemerintah Desa Mata Air, rekapitulasi usulan yang berhasil ditarik pada periode Maret 2026 ini adalah sebagai berikut:

• Usulan Keluarga Baru Masuk DTKS: 2 KPM

• Usulan Pembaruan DTKS: 19 KPM

• Usulan Bansos Sembako – PKH: 131 KPM

• Usulan Penerima PBI JKN: 6 Jiwa

Saat ditemui oleh Tim Media Desa Mata Air, Operator SIKS-NG mengungkapkan bahwa tingginya angka usulan di bulan Maret ini tidak terlepas dari kendala di bulan sebelumnya.

"Bulan Maret ini KPM yang kami usulkan memang cukup banyak. Hal ini dikarenakan pada bulan Februari lalu kami sempat mengalami keterlambatan dalam mengunggah Berita Acara atau SPTJM ke dalam sistem," jelas Operator SIKS-NG.

Proses penginputan dan pemutakhiran data ini bukan tanpa tantangan. Operator menambahkan bahwa kendala teknis masih sering menjadi hambatan utama di lapangan.

"Masalah koneksi jaringan yang buruk serta server pusat yang sering overload atau high traffic sangat memengaruhi kelancaran proses pengusulan maupun pemutakhiran data KPM di dalam sistem DTKS," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi pembaruan data kesejahteraan ini. "Masih terlalu banyak warga masyarakat yang desilnya di sistem tidak sesuai dengan fakta kondisi ekonomi di lapangan. Ini tentu menjadi beban dan tanggung jawab tersendiri bagi Pemerintah Desa untuk terus memperjuangkan perubahan desil tersebut, agar program bantuan sosial dari pemerintah pusat bisa benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.

Pemerintah Desa Mata Air berharap, dengan rampungnya proses usulan di bulan Maret ini, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat kembali terakomodasi dan menerima haknya sebagai Keluarga Penerima Manfaat.