Salmun Aprianus Tefnai
06 Jan 2026
137x dilihat
Kabar mengenai daftar bansos yang dihentikan mulai 2026 memang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah baru sering kali berdampak langsung pada kelanjutan program bantuan sosial.
Kita perlu memahami alasan di balik penghentian beberapa bantuan ini agar tidak salah paham. Biasanya, program yang disetop adalah bantuan yang sifatnya sementara atau kedaruratan saja.
Berdasarkan pengamatan tren kebijakan dari Kementerian Sosial dan anggaran negara, ada pergeseran fokus yang cukup signifikan tahun ini. Kami telah merangkum data dari berbagai evaluasi penyaluran tahun sebelumnya untuk memberikan gambaran jelas.
Daftar ini kami susun agar kamu bisa bersiap mencari alternatif atau memahami skema bantuan baru yang lebih relevan. Informasi ini berbeda karena menyajikan analisis pengganti, bukan hanya kabar pemotongan semata.
Daftar Bansos yang Dihentikan Mulai 2026
BLT El Nino adalah bantuan khusus yang dirancang untuk menanggulangi dampak kekeringan ekstrem pada tahun-tahun sebelumnya. Program ini masuk dalam daftar bansos yang dihentikan mulai 2026 karena kondisi iklim dianggap sudah mulai stabil.
Pemerintah menilai urgensi kedaruratan pangan akibat badai El Nino tidak lagi seburuk fase awal peluncurannya. Anggaran yang tadinya dialokasikan ke sini akan digeser untuk penguatan ketahanan pangan jangka panjang.
Meskipun bantuan tunai spesifik ini hilang, pemerintah tetap memantau daya beli masyarakat miskin melalui indeks harga pangan. Kamu tidak perlu panik karena penerima BLT El Nino biasanya beririsan dengan penerima BPNT.
Jika kamu terdaftar di DTKS, peluang untuk mendapatkan bantuan reguler lain masih sangat terbuka lebar. Fokus pemerintah kini beralih dari bantuan reaktif bencana ke pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU sempat menjadi primadona saat pandemi dan kenaikan harga BBM mendadak. Program ini dipastikan tidak lanjut secara reguler karena ekonomi sektor riil dianggap telah pulih sepenuhnya.
Kementerian Ketenagakerjaan kini lebih memprioritaskan program pelatihan vokasi daripada pemberian uang tunai langsung. BSU dulunya diberikan untuk mencegah PHK massal saat arus kas perusahaan terganggu parah.
Pekerja dengan gaji di bawah standar tertentu kini diarahkan untuk memanfaatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dianggap sebagai mekanisme yang lebih sistematis dibanding BSU.
Jadi, bagi kalian para pekerja, jangan lagi mengharapkan pencairan BSU di rekening bank Himbara tahun ini. Lebih baik fokus meningkatkan skill agar pendapatan bisa naik secara organik tanpa bantuan pemerintah.
Penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg memang sangat membantu menekan inflasi di tingkat rumah tangga. Namun, skema lama yang bersifat merata dan periodik ini akan mengalami penyesuaian ketat atau penghentian total bagi kelompok tertentu.
Alasan utamanya adalah perbaikan data Regsosek yang menuntut target penerima lebih presisi. Pemerintah ingin menghindari penumpukan bantuan pada satu keluarga yang sudah dianggap mampu secara mandiri.
Sebagai gantinya, program ketahanan pangan mungkin akan diintegrasikan dengan program Makan Bergizi Gratis yang sedang digencarkan. Beras tidak lagi dibagi mentah, melainkan diolah menjadi nutrisi siap santap untuk anak sekolah.
Perubahan ini juga bertujuan untuk menyerap hasil panen petani lokal secara lebih efisien di setiap daerah. Kita harus siap dengan model distribusi baru yang tidak lagi berbentuk karung beras bulanan.
Program pembagian STB gratis adalah bagian dari migrasi siaran analog ke digital yang sudah rampung sepenuhnya. Oleh karena itu, bantuan ini otomatis masuk daftar bansos yang dihentikan mulai 2026 secara permanen.
Target distribusi STB untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dianggap sudah memenuhi kuota nasional sejak tahun lalu. Infrastruktur penyiaran digital kini sudah berjalan stabil tanpa perlu insentif perangkat tambahan lagi.
Bagi masyarakat yang belum memiliki STB, pembelian kini dilakukan secara mandiri karena harganya sudah sangat terjangkau di pasaran. Pemerintah tidak lagi menganggarkan dana APBN untuk pengadaan perangkat elektronik ini.
Fokus Kominfo kini beralih ke pemerataan sinyal internet di wilayah 3T, bukan lagi perangkat TV. Jadi, jangan percaya jika ada oknum yang menawarkan pendaftaran STB gratis tahun ini.
Saat pandemi COVID-19, bantuan kuota internet adalah nyawa bagi siswa dan guru untuk pembelajaran jarak jauh. Karena sekolah tatap muka sudah berjalan normal 100%, bantuan ini resmi dihapus dari pos anggaran pendidikan.
Kemendikbudristek kini mengalihkan dana tersebut untuk digitalisasi sekolah berupa pengadaan laptop dan proyektor di satuan pendidikan. Bantuan tidak lagi masuk ke nomor ponsel pribadi siswa atau mahasiswa.
Kebutuhan internet kini dianggap sebagai tanggung jawab operasional sekolah melalui dana BOS, bukan bantuan individu. Ini langkah efisiensi agar anggaran pendidikan bisa menyentuh perbaikan fasilitas fisik yang rusak.
Kalian yang berstatus pelajar tetap bisa mengakses internet gratis melalui jaringan WiFi yang disediakan di sekolah masing-masing. Perubahan ini mendorong siswa untuk lebih aktif belajar di lingkungan sekolah.
BLT BBM adalah bantalan sosial yang dikeluarkan hanya ketika terjadi lonjakan harga minyak dunia yang drastis. Melihat tren harga minyak yang relatif terkendali, bantuan ini tidak dianggarkan sebagai menu wajib tahun 2026.
Bantuan ini sifatnya sangat kondisional dan bukan merupakan hak tetap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas harga di SPBU daripada memberikan uang tunai kompensasi.
Dana subsidi energi dialihkan langsung ke produknya agar harga Pertalite atau Solar tidak melambung tinggi. Ini dianggap lebih efektif menahan laju inflasi daripada membagikan uang tunai yang rawan salah sasaran.
Namun, skema ini bisa berubah sewaktu-waktu jika terjadi gejolak geopolitik global yang ekstrem. Untuk saat ini, jangan masukkan BLT BBM dalam rencana keuangan bulanan rumah tangga kalian.
Poin ini bukan penghentian programnya, melainkan penghentian metode penyalurannya yang sering kita kenal. Penyaluran bansos tunai via Kantor Pos perlahan dihentikan dan dimigrasikan total ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memudahkan pemantauan transaksi bantuan secara digital. Pemerintah ingin semua bansos terintegrasi dalam satu kartu ATM Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI).
Penyaluran via Pos hanya akan tersisa untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang belum memiliki akses bank/ATM. Bagi masyarakat perkotaan, antrean panjang di Kantor Pos tidak akan terlihat lagi tahun ini.
Kalian wajib segera mengurus pembukaan rekening birokrasi jika masih menerima undangan dari Pos. Proses migrasi ini penting agar dana bantuan kalian tidak terblokir atau dikembalikan ke kas negara.
Mengetahui bantuan andalan kita disetop pasti menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Namun, kita harus segera mengecek status kepesertaan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Seringkali, satu pintu tertutup berarti pintu program baru sedang dibuka oleh pemerintah baru. Pastikan data KTP dan KK kalian sudah padan dengan data Dukcapil agar terbaca sistem.
Program pengganti seperti Makan Bergizi Gratis atau penambahan kuota PKH mungkin menjadi peluang baru. Jangan malas untuk bertanya ke pendamping sosial atau operator desa setempat.
Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat miskin ekstrem tanpa jaring pengaman sosial sama sekali. Selalu update informasi dari sumber resmi agar tidak termakan hoaks pencairan dana gaib.
Berikut adalah jawaban atas pertanyaan yang sering muncul di pencarian Google terkait nasib bansos tahun ini.
Tidak, PKH dan BPNT adalah bansos reguler yang dilindungi undang-undang dan tetap lanjut. Hanya jumlah penerima dan nominalnya yang mungkin disesuaikan dengan verifikasi terbaru.
Pencoretan biasanya terjadi karena kalian dianggap sudah mampu, meninggal dunia, atau data tidak padan. Sistem SIKS-NG kini mendeteksi kepemilikan aset dan gaji di atas UMP secara otomatis.
Belum ada pengganti apple-to-apple untuk BLT El Nino karena itu bantuan khusus bencana. Namun, anggaran perlinsos dialihkan ke program prioritas baru seperti nutrisi anak sekolah.
Kalian bisa mengajukan diri melalui fitur “Usul Sanggah” di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Atau, lapor langsung ke Desa / kelurahan untuk musyawarah desa agar masuk kembali ke DTKS/DTSEN.
Biasanya pencairan tahap 1 dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2026. Jadwal bisa berbeda tiap daerah tergantung kesiapan data bayar dari bank penyalur.
Ya, kartu KKS lama masih berlaku selama kalian masih terdaftar sebagai penerima aktif di SP2D. Jangan buang kartu kalian meskipun saldo sedang kosong.
Program ini umumnya berbasis sekolah, bukan pendaftaran individu keluarga. Siswa di sekolah yang terdata akan otomatis mendapatkan manfaatnya tanpa perlu daftar manual.
Ada, pemerintah menyediakan program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) bagi KPM yang ingin mandiri. Kalian bisa mendapatkan bantuan alat usaha dan modal jika lolos seleksi.
Tren penyaluran bantuan sosial di Indonesia jelas mengarah pada digitalisasi penuh dan pemberdayaan, bukan sekadar “ikan” gratis. Daftar bansos yang dihentikan mulai 2026 di atas menunjukkan niat pemerintah untuk merapikan database kemiskinan.
Kita akan melihat lebih banyak program yang menuntut penerima untuk aktif, seperti Program Keluarga Harapan yang mewajibkan sekolah dan posyandu. Bantuan yang sifatnya “kaget” atau sementara akan makin dikurangi demi menjaga kesehatan APBN.
Bagi kalian yang masih bergantung pada bantuan, tahun 2026 adalah momen tepat untuk mulai merintis usaha kecil. Manfaatkan program pemberdayaan seperti PENA agar tidak selamanya bergantung pada keputusan anggaran.
Kemandirian ekonomi adalah benteng pertahanan terbaik bagi keluarga kita di masa depan. Tetap optimis dan pantau terus kanal informasi resmi pemerintah.
Penulis : Ayu Rahma Salsabila
Sumber : https://selfd.id/7-daftar-bansos-yang-dihentikan-mulai-januari-2026-dan-program-penggantinya/
+6282247747332
info@desamataair.online
