Oleh: Pemerhati Kehidupan Desa Mata Air

Waktu bukanlah sekadar deretan angka kalender yang gugur dimakan usia, melainkan sebuah siklus kesadaran. Tahun 2026 ini, dua belas kali bumi telah mengelilingi matahari sejak palu di Senayan mengetuk sahnya Undang-Undang Desa. Bagi sebuah peradaban, dua belas tahun adalah masa akil balig—sebuah fase transisi dari kenaifan masa kanak-kanak menuju pergulatan kedewasaan yang penuh tanggung jawab.

Di Desa Mata Air, kita kini berdiri di tebing perenungan. Kita tidak lagi sedang membicarakan batu dan semen, tetapi sedang mempertanyakan kembali "jiwa" dari desa ini. Selama satu dekade lebih, kita telah bermetamorfosis dari sekadar "objek" penderita yang menanti titah, menjadi "subjek" yang memegang kemudi nasib. Namun, layaknya hukum alam, setiap cahaya yang terang benderang pasti melahirkan bayang-bayang yang pekat.

Paradoks Materialisme: Membangun Raga, Melupakan Jiwa

Harus kita akui secara jujur, Undang-Undang Desa telah membawa cahaya yang memukau mata. Pembangunan fisik adalah etalase kesuksesan kita. Jalan usaha tani yang dulu hanyalah lumpur kini telah membatu menjadi beton; irigasi mengalirkan kehidupan ke sawah-sawah. Dana Desa telah menjadi darah segar yang memompa jantung ekonomi desa.

Namun, di sinilah letak paradoksnya. Ketika kita sibuk mempercantik "raga" desa dengan infrastruktur, kita sering kali abai memberi makan "jiwa" desa. Kita terjebak dalam romantisme beton. Kita memuja kemajuan fisik, namun tanpa sadar sedang mengalami pendarahan batin.

Luka itu tidak terlihat, namun terasa perih dalam sunyi. Luka itu bernama erosi gotong royong.

Dulu, relasi antarwarga adalah relasi batin yang sakral; sebuah ikatan persaudaraan tanpa hitungan untung-rugi. Kini, relasi itu perlahan terdegradasi menjadi relasi transaksional. Pertanyaan purba "Bagaimana kabar saudaraku?" kini tergantikan oleh pertanyaan sinis, "Ada upahnya tidak?". Materialisme telah menyusup masuk, mengubah tetangga menjadi rekan proyek, dan mengubah ketulusan menjadi komoditas dagang. Apakah kita sedang membangun desa, atau sedang membangun pasar di tengah pemukiman?

Beban Kebebasan dan Jebakan Administratif

Kebebasan (kewenangan desa) adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membebaskan kita dari belenggu ketergantungan pusat. Namun di sisi lain, ia menuntut kedewasaan yang sering kali belum siap kita pikul.

Kita melihat bagaimana demokrasi desa dalam Pilkades sering kali tergelincir menjadi arena polarisasi yang tajam. Politik yang seharusnya menjadi sarana kebajikan (virtue), berubah menjadi ajang perpecahan yang mencabik tenun sosial. Sekat-sekat egoisme berdiri lebih tinggi daripada pagar rumah kita.

Selain itu, kita juga menyaksikan ironi birokrasi. Perangkat desa kita, yang sejatinya adalah pelayan kemanusiaan, kini sering kali teralienasi oleh tumpukan kertas. Mereka dipaksa menjadi administrator ulung demi memuaskan hasrat administratif negara, hingga lupa menyapa wajah-wajah letih warganya. Transparansi melalui baliho APBDes terkadang hanyalah ritual formalitas—sebuah kejujuran yang dipajang kaku, tanpa dihidupi oleh semangat akuntabilitas moral yang sesungguhnya.

Puncak dari ironi ini terlihat saat Mata Air dengan bangga meluncurkan "Desa Digital". Sebuah lompatan teknologis di mana pelayanan administrasi dan surat-menyurat beralih ke dunia maya nan ringkas. Di atas kertas, ini adalah solusi efisiensi yang memukau. Namun, di dalam batin desa, ini memantik kecemasan eksistensial baru: Mampukah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita—baik perangkat desa di balik layar maupun warga sepuh sebagai pengguna—mengimbangi laju algoritma ini? Jangan sampai digitalisasi ini hanya menjadi "menara gading" baru; canggih alatnya, namun gagap manusianya, yang justru menciptakan jurang pemisah sunyi antara mereka yang melek teknologi dan mereka yang tertinggal di pinggiran zaman.

Teleologi Harapan: Menuju Renaisans Manusia

Lantas, ke mana muara perjalanan ini? Apakah Desa Mata Air akan berakhir menjadi mesin birokrasi yang dingin, atau kembali menjadi organisme sosial yang hidup?

Jawabannya terletak pada pergeseran orientasi nilai. Dua belas tahun pertama adalah fase "membuka jalan" (fisik), maka dekade berikutnya harus menjadi fase "pematangan jiwa" (metafisik).

Harapan kita tidak boleh lagi berhenti pada deretan angka anggaran. Harapan kita harus melambung pada pembangunan Manusia. Kita merindukan "Mata Air" yang kembali pada fitrah namanya: menjadi sumber kehidupan yang jernih.

1. Ekonomi yang Beradab: BUMDes tidak boleh hanya menjadi papan nama kapitalisme kecil, tetapi harus menjadi manifestasi ekonomi kerakyatan yang memanusiakan manusia.

2. Intelektualitas dan Moralitas: Dana desa harus bertransformasi menjadi investasi kecerdasan. Anak-anak Mata Air harus siap bertarung di era digital tanpa tercerabut dari akar kearifan lokalnya.

3. Rekonsiliasi Sosial: Kita perlu menyembuhkan luka politik dengan kembali ke surau, ke balai budaya, merajut kembali silaturahmi yang sempat koyak oleh kepentingan sesaat.

Epilog: Desa sebagai Subjek yang Sadar

Undang-Undang Desa hanyalah kertas mati. Ia adalah benda diam. Yang memberinya nyawa, yang membuatnya bernapas, adalah kesadaran kolektif kita—warga Desa Mata Air.

Mari kita jadikan peringatan 12 tahun ini bukan sebagai pesta seremonial semata, melainkan sebuah kontemplasi sunyi. Kita ambil cahayanya sebagai penerang nalar, kita balut lukanya dengan kearifan rasa, dan kita rawat harapannya dengan kerja keras.

Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh gemerlap lampu kota yang menyilaukan, melainkan oleh lilin-lilin kecil di desa yang berani menyala di atas kakinya sendiri. Semoga Desa Mata Air mampu menjadi lilin yang tidak hanya menerangi, tetapi juga menghangatkan kemanusiaan kita semua.