+6282247747332
info@desamataair.online
Status Mandiri di Tengah Penyusutan Dana Desa
03 April, 2026
1 hari yang lalu
Salmun Aprianus Tefnai
25 Mar 2026
21x dilihat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melakukan pemetaan ulang terhadap data kemiskinan ekstrim karena data yang dirilis BPS Provinsi NTT masih bersifat survei.
Penegasan tersebut dikemukakan Koordinator Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Pemprov NTT Jonny Ericson Ataupah, kepada victorynews.id, Senin (23/3/2026).
Ia menjelaskan, tim telah mengompilasi data dari berbagai sumber, di antaranya sekitar 1,7 juta jumlah penduduk dari Bapperida Provinsi NTT serta 1,031 juta penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT.
Data kemudian dipetakan di 22 kabupaten/kota di NTT.
Dari total data tersebut, tercatat sekitar 0,28 persen masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Namun, Jonny mengakui data dari BPS masih bersifat survei dan belum berbasis nama dan alamat (by name by address).
“Karena itu kami melakukan pemetaan ulang agar seluruh penduduk miskin, terutama miskin ekstrem, dapat terdata secara jelas dan akurat,” ungkap Jonny.
Menurut dia, pemetaan tersebut menjadi dasar untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan oleh perangkat daerah.
Gubernur NTT bahkan telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh program prioritas setiap dinas menyasar langsung masyarakat miskin.
“Selama ini banyak program belum tepat sasaran. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan intervensi bisa lebih efektif,” ujarnya.
Meski demikian, proses verifikasi data tidak mudah. Tim harus melakukan pendataan di seluruh wilayah NTT yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Hingga kini, sekitar 10.000 data per hari telah berhasil diverifikasi secara manual.
“Targetnya adalah memvalidasi seluruh 1,031 juta data penduduk miskin agar benar-benar akurat dan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan,” kata Jonny.
Ia menambahkan, sistem pendataan idealnya menggunakan akses data pusat, namun hingga kini belum diizinkan, sehingga proses masih dilakukan secara manual di lapangan.
Jonny juga mengaku, proses pendataan penduduk miskin di NTT tergolong kompleks, terutama karena besarnya jumlah data yang harus diverifikasi.
“Datanya paling rumit, tetapi karena tim ini mendapat arahan langsung dari gubernur, proses koordinasi menjadi lebih cepat tanpa harus melalui birokrasi panjang,” ujarnya.
Ketua Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah Dr. Alfonsus Theodorus, mengatakan pembentukan tim percepatan menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di NTT.
Menurut dia, terdapat lima tim yang bekerja secara paralel untuk mempercepat realisasi program prioritas gubernur dan wakil gubernur, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Tim ini dibentuk untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam kondisi fiskal yang terbatas dan dinamika global yang turut memengaruhi keuangan negara,” ujarnya, Senin (23/3/2026).
Ia menyebutkan, target pembiayaan program mencapai Rp 2,8 triliun yang membutuhkan kerja kolaboratif sekitar 50 orang dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal pemerintah maupun eksternal, termasuk pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Alfons, dinamika global seperti konflik internasional berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian berimbas pada transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Transfer ke Daerah (TKD).
“Penurunan fiskal ini harus disiasati dengan inovasi dan kolaborasi. Karena itu tim percepatan dibentuk agar program prioritas tetap berjalan,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan tim ini tidak menggantikan peran organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan memperkuat dan mempercepat pelaksanaan program.
Salah satu program unggulan yang didorong adalah hilirisasi ekonomi melalui skema One Village One Product (OVOP). Dalam program ini, setiap OPD mengintervensi tiga desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp100 juta per desa.
“Pada 2026 ditargetkan 126 desa terlibat. Program ini diharapkan mampu mendorong ekonomi kerakyatan dan mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program lain seperti penguatan ekonomi perempuan, pengembangan pariwisata, hingga perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Seluruh skema ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di NTT,” kata Alfons.
Ia menambahkan, seluruh kinerja tim percepatan akan dievaluasi secara berkala, termasuk oleh Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program di daerah.
Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan program lain seperti penguatan ekonomi perempuan, pengembangan pariwisata, hingga perlindungan tenaga kerja sektor informal melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Seluruh skema ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di NTT,” kata Alfons.
Ia menambahkan, seluruh kinerja tim percepatan akan dievaluasi secara berkala, termasuk oleh Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program di daerah.
Matamira merespons perdebatan publik mengenai data kemiskinan di NTT yang menurut hasil survei BPS turun 1,1 persen poin dari situasi Maret 2025 menjadi 17,5 persen pada September 2025.
